Pansus Peningkatan PAD DPRK Biak Numfor Lakukan Kunjungan Kerja ke BPKAD

Biak Numfor, Papua --- Panitia Khusus (Pansus) Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak, dan Retribusi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Biak Numfor melaksanakan kunjungan kerja ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Biak Numfor pada Jumat (4/9/26).

Kunjungan kerja tersebut merupakan bagian dari upaya DPRK Biak Numfor dalam menggali informasi serta memperoleh masukan terkait pengelolaan keuangan daerah, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah, serta peningkatan penerimaan dari sektor pajak dan retribusi daerah.

Dalam kunjungan tersebut, rombongan Pansus melakukan koordinasi dan diskusi bersama jajaran BPKAD Kabupaten Biak Numfor. Pembahasan difokuskan pada berbagai aspek pengelolaan pendapatan dan keuangan daerah, termasuk potensi peningkatan PAD, pengelolaan penerimaan pajak dan retribusi, serta strategi yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah.

“Apresiasi kepada DPRK yang telah melalukan kunjungan kerja ke BPKAD sebagai OPD Non Pemungut. BPKAD mendukung Pansus PAD DPRK dalam rangka dan upaya peningkatan dan Optimalisasi Penerimaan PAD Kabupaten Biak Numfor”, ujar Gunadi selaku Kepala BPKAD.

Pansus menilai bahwa peningkatan PAD perlu dilakukan secara terencana dan berkelanjutan dengan tetap memperhatikan kondisi serta kemampuan masyarakat. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Biak Numfor.

Selain menggali data dan informasi, kunjungan kerja ini juga menjadi sarana untuk memperkuat sinergi dan koordinasi antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam mendorong tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, efektif, dan tepat sasaran.

Melalui kunjungan tersebut, DPRK Biak Numfor berharap berbagai potensi PAD yang selama ini belum dikelola secara maksimal dapat diidentifikasi dan dikembangkan. Peningkatan penerimaan daerah diharapkan tidak hanya berdampak pada bertambahnya kapasitas fiskal pemerintah daerah, tetapi juga mampu mendukung percepatan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Biak Numfor.

Kegiatan ini menjadi salah satu langkah strategis Pansus DPRK Biak Numfor dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pembahasan kebijakan daerah, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan pendapatan daerah melalui sektor pajak dan retribusi.